Jenis Jenis Desentralisasi

Diposting pada

Jenis Jenis Desentralisasi

Berikut ada Beberapa jenis desentralisasi di antaranya sebagai berikut :


Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional

Dalam buku ini, pembagiann lainnya dalam konsepsi desentralisasi dapat dilihat berdasarkan lingkup institusionalnya. Dinyatakan sebagai lingkup institusional, karena dalam hal ini, pemerintahan pusat maupun daerah dan organisasi yang terlibat di dalamnya adalah merupakan institusi/lembaga dalam arti yang luas.


Berdasarkan lingkup institusional tersebut, desentralisasi terbagi menjadi dua, yaitu: desentralisasi teritorial atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam Negara. Konsep ini membahas tatanan system pemerintahan daerah, yang implikasinya melahirkan daerah otonom (konsep pemerintahan daerah).

TUjuan Desentralisasi

Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang dari organisasi fungsional (atau teknis) di tingkat pusat kepada unit-unit di bawahnya, yang secara langsung berhubungan dengan operasionalisasi kegiatan. Oleh karena itu, konsep ini membahas dalam tatanan organisasi (institusi) pusat dan daerah, dan implikasinya adalah melahirkan instansi-instansi otonom (dinas-dinas) di daerah atau divisi-divisi/bagian-bagian pada konteks organisasi.


Dengan demikian, prinsip pendelegasian wewenang dapat terjadi dari pusat (pemerintahan maupun organisasi) ke bagian-bagiannya/wilayah-wilayahnya, baik bersifat kewilayahan maupun kefungsian. Prinsip ini mengacu kepada fakta adanya span of control dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara “bersama-sama) (Nugroho,2000;42-44, dalam Suryanto, Ed,2008:19).


Dalam Prakteknya

Dalam prakteknya, penerapan kedua jenis desentralisasi ini dapat berjalan secara bersamaan dalam satu system yang sama.

Artikel Lainnya : Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli


Misalnya: ketika pemerintah indonesia secara konstitusional menerapkan system otonomi daerah, maka penggunaan azas desentralisasi yang digunakan adalah azas kewilayahan untuk hal yang bersangkutan dengan pemerintahan daerah (daerah otonom) Dan pada saat bersamaan, instansi pemerintah (kementerian/lembaga) memberikan desentralisasi kewenangan kepada instansi-instansi daerah untuk menjalankan urusan-urusan yang terkait tugas dan fungsinya.


Alur dan Hubungan Desentralisasi kewilayahan / Teritorial dengan Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi Kewilayahan Teritorial

  • Daerah Otonom
  • Daerah Otonom
  • Daerah Otonom
  • Invesntasi vertikal
  • Devisi atau Bagian
  • Instansi Vertikal
  • Devisi atau Bagian
  • Pemerintah Pusat
  • Organisasi Pusat

Desentralisasi Administratif, Fiskal dan Politik


Menurut Rondinelli dan Nellis

Dalam konsep yang lebih luas, desentralisasi dibagi atas desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi politik.


Rondinelli dan Nellis sebagaimana dikutip oleh Abdullah (2005:64), mendefinisikan desentralisasi administratif sebagai transfer tanggung jawab untuk merencanakan, memanajemen, menaikan dan mengalokasikan sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agennya kepada subordinat atau pemerintah daerah, badan semi otonom, perusahaan, otoritas regional atau fungsional, NGO, atau organisasi-organisasi volunteer (dalam Suryanto, Ed.:, 2008:19).

Artikel Lainnya : Kelebihan dan Kekurangan Sistem Desentralisasi


Desentralisasi Fiskal

Selanjutnya, dengan merefer kepada Litvac dan Seddon (1998:3), Suryanto (Ed., 2008:19) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal adalah transfer kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otoritas untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman.

Artikel Lainnya : Pengertian  Demokrasi Pancasila, Ciri dan Asasnya (Lengkap)


Desentralisasi Politik

Sedangkan, desentralisasi politik mencakup transfer kekuasaan administratif, keuangan dan politik dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk penciptaan kekuasaan masyarakat untuk menentukan bentuk pemerintahan mereka, perwalian, kebijakan dan pelayanan (UNDP, 1999:10).


Hal ini dapat mendorong proses demokrasi melalui pemberian pengaruh kepada rakyat atau perwakilannya dalam formulasi dan implementasi kebijakan (Litvack dan Seddon, 1998:2). Artinya, desentralisasi yang banyak dijalankan di negara kesatuan lebih terbatas pada desentralisasi administratif (dalam Suryanto, 2008:15-20).

Artikel Lainnya : Pengertian Ideologi Secara Umum dan Menurut Para Ahli


Desentralisasi Simestris Atau Asimetris

UU No. 32 tahun 2004 menunjukan bahwa pengembangan desentralisasi di indonesia cenderung ke dalam pola yang simetris. Hal ini karena desentralisasi hanya memberikan ruang yang sempit kepada daerah untuk melaksanakan urusan pilihan.


Sebagian besar dari urusan pemerintahan yang didesentralisasikan bersifat wajib bagi daerah. Artinya, daerah harus mengembangkan kompetensi di luar urusan wajib sangat sempit karena terbatasnya urusan pilihan yang tersedia bagi daerah.


Pemberlakuan Desentralisasi

Pemberlakuan desentralisasi dengan pola simetris ini dipandang oleh beberapa kalangan sudah tidak lagi relevan. Karena desentralisasi yang harusnya didorong adalah desentralisasi asimetris dengan memberikan urusan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Namun wacana ini kurang mendapat perhatian.


Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa desentralisasi asimetris tidak mendapat perhatian, yaitu : pertama, persepsi yang salah tentang konsep negara kesatuan yang sering kali dipahami secara sempit sebagai penyeragaman urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah.


Kedua, kekhawatiran berlebihan para pembuat kebijakan tentang ketidakmampuan daerah untuk secara bertanggungjawab memutuskan urusan yang akan dikelola. Ketiga, keengganan pemerintah untuk bekerja keras merumuskan kembali formula desentralisasi fiskal terkait dengan implikasi dari penerapan kebijakan desentralisasi asimetris.


Melihat besarnya keragaman antar daerah maka pilihan kebijakan desentralisasi yang seragam sebagaimana telah dilaksanakan selama satu dekade terakhir ini perlu ditinjau kembali. Alasan yang dapat dikemukakan antara lain adalah :

Artikel Lainnya : Pengertian Asas Bipatride, Apatride, dan Multipatride Secara Lengkap


Kesatu¸ Model Desentralisasi Yang Seragam

pertama¸ model desentralisasi yang seragam dalam keanekaragaman daerah yang mencolok bertentangan dengan hukum alamdan nilai yang terkandung dalam desentralisasi itu sendiri. Dengan menerapkan desentralisasi yang seragam, indonesia kehilangan peluang untuk memanfaatkan secara optimal keragaman daerah untuk mendorong kemajuan daerah sesuai dengan aspirasi, potensi, dan kapasitas daerah.


Esensi dari desentralisasi adalah memberikan peluang dan kemampuan kepada daerah untuk merespon kondisi daerah sesuai dengan kompetensi dan aspirasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingannya. Ketika pembagian urusan dilakukan secara seragam untuk semua daerah sementara keragaman antardaerah sangat tinggi maka desentralisasi menjadi kurang bermakna.


Peluang untuk membangun daerah sesuai dengan keunggulan daerah dan kapasitasnya untuk menjawab tantangan yang dihadapinya menjadi sirna.


Kedua, Desentralisasi Yang Seragam

Kedua, desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi, dan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Karena itu, mereka perlu diperlakukan secara berbeda. Daerah otonom baru dengan kematangan yang rendah cenderung memiliki kapasitas yang rendah dalam melayani warganya.


Daerah dengan wilayah yang sempit dan jumlah penduduk yang sedikit mungkin tidak perlu memiliki urusan pemerintahan yang banyak. Dilihat dar skala ekonominya, pengelolaan urusan pemerintahan tertentu oleh daerah yang seperti itu menjadi tidak efisien.


Darah yang memiliki potensi yang berbeda seharusnya mengembangkan kompetensi yang berbeda pula. Daerah menjadi tidak dapat memfokuskan diri terhadap apa yang menjadi keunggulan dan kompetensi yang dimiliki perlu dikembangkannya.


Ketiga, Model Desentralisasi

Ketiga, model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan yang berbeda-beda.


Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi asimetris, bagaimanapun, memberikan ruang kepada daerah untuk mengembangkan kapasitas secara desentralistis. Hal ini berbeda dengan desentralisasi simetris. Selama ini, pengembangan kapasitas daerah cenderung dilakukan secara sentralistis dan kurang memperhatikan diversitas daerah. Pengembangan aparatur daerah cenderung dilakukan berbasis pada pendekatan supply daripada kebutuhan daerah.


Diversitas daerah yang seharusnya dilihat sebagai kekayaan daerah dan menjadi dasar dalam pengembangan kapasitas seringkali terabaikan. Akibatnya missmatch dalam investasi pengembangan kapasitas tidak dapat dihindari. Implikasinya adalah kelembagaan disfungsional dan ketidakberdayaan aparatur menjadi hal yang lumrah dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Pengembangan Model Desentralisasi

Pengembangan model desentralisasi yang asimetris perlu dipikirkan secara serius dan seksama oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Upaya untuk mendorong desentralisasi asimetris dapat dilakukan melalui cara yang sederhana, yaitu dengan membatasi urusan wajib yang diberikan kepada daerah terutama untuk pelayanan dasar dan menjadikan sisanya sebagai urusan pilihan.


Daerah otonom wajib menyelenggarakan urusanyang menjadi kebutuhan, dasar warganya, sedangkan untuk selebihnya terserah pada masing-masing daerah untuk mengelola urusan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah. Dengan cara seperti itu daerah memiliki peluang untuk berkembang sesuai dengan kapasitas, aspirasi dan tantangan yang dihadapinya (Dwiyanto, 2011 : 273).

Artikel Lainnya : Manfaat Gotong Royong Bagi Kehidupan


Bentuk Desentralisasi Dan Implikasinya


Terhadap Pengembangan Kapasitas Daerah

Aspek Penyelenggaraan Pemerintah

Bentuk Desentralisasi

Simetris

Asimetris

Asumsi tentang kondisi, tantangan, dan kebutuhan daerah Daerah memiliki kondisi dan tantangan yang serupa dan seragam Pengakuan terhadap diversitas daerah dalam banyak aspek dan karakteristik sosial budaya, geografis, dan demografis.
Struktur kelembagaan : jumlah satuan, nomenklatur, dan pola hubungan Relatif seragam antar daerah Bervariasi antar daerah sesuai dengan kebutuhan
Kompetensi aparatur Daerah membutuhkan kapasitas aparatur yang relatif sama Daerah memerlukan aparatur dengan kapasitas yang berbeda-beda
Pengembangan kapasitas daerah Sentralisasi Desentralisasi

Sumber : Dwiyatnto (2011 : 274)


Desentralisasi : Studi Empiris Di Indonesia

Salah satu tuntutan reformasi total yang terjadi di indonesia pasca reformasi tahun 1998 adalah tuntutan otonom yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan ini muncul karena ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu :


Intervensi Pemerintah Pusat

Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintahan daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.


Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati, sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan utama, yaitu:


  1. Untuk menjamin stabilitas nasional
  2. Karena kondisi sumber daya manusia daerah yang dirasa relatif masih lemah.

Karena dua alasan inilah, maka Sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Artikel Lainnya : Memahami Struktur dan Kaidah Teks Eksposisi


Tuntutan Pemberian Otonomi

Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memeriksa eranew game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang.


Di era seperti ini, dimana globalization cascade sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan.


Di masa depan, pemerintah sudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihaapi oleh masyarakat.


Berangkat dari persoalan itu kemudian dilakukan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk pemberian otonomi dan diwujudkan dengan asas desentralisasi.


Desentralilasi Menurut UU No.32 tahun 2004

Desentralilasi menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyerahan wewenang  pemerintahan oleh Pemerintah kepala daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi itu dirinci dalam bab pembagian urusan pemerintahan.


Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintah (pusat) menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan, Pemerintah dapat :

  • Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan
  • Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah
  • Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, sesuai dengan pasal 11 UU No. 32 tahun 2004 juga didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.


Dalam konteks ini, pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah bersifat saling terkait , tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan yang utuh.

Artikel Lainnya : Pengertian Paragraf Naratif : Topik, Contoh Serta Cara Menulisnya


Kriteria Eksternalitas

Dalam hal kriteria eksternalitas, penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.


Sedangkan, kriteria akuntabilitas dimaksudkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.


Dan, kriteria efisiensi dimaksudkan bahwa penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.


Dalam Konteks Otonomi Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan sesuai dengan urusan yang dikonsentrasikan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan.


Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota merupakan urusan dalam skala provinsi / kabupaten / kota yang meliputi :


  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. Penanganan bidang kesehatan
  6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. Penyelenggaraan masalah sosial litas kabupaten / kota;
  8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota;
  9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten / kota;
  10. Pengendalian lingkungan hidup;
  11. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten / kota
  12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  13. Pelayanan administrasi umum pemeritahan;
  14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten / kota;
  15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten / kota; dan,
  16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan penataan hubungan keungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi : pemberian sumber-sumber keuangan.


Tujuan Dari Desentralisasi

  • Mencegah pemusatan keuangan;
  • Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
  • Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.

Bentuk Kegiatan Utama Desentralisasi

Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:


  1. Dekonsentrasi Wewenang Administratif

Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.


  1. Delegasi Kepada Penguasa Otoritas

Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah pengawasan pusat.

Artikel Lainnya : Frasa Ajektif Dalam Paragraf Deskriptif : Jenis, Ciri, dan Pengertian


  1. Devolusi Kepada Pemerintah Daerah

Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri.


Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.


  1. Pemindahan Fungsi dari Pemerintah kepada Swasta

Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta.


Dampak Bentuk Pemerintahan Desentralisasi

  • Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Tetapi hal ini juga rentan terhadap terjadinya kasus korupsi


  • Segi Sosial Budaya

Dengan diadakannya desentralisasi, akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.


Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.


  • Segi Keamanan dan Politik

Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). Tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah.


Seperti  dengan beberapa dari kabupaten menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal.


Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya Dibidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.


Tetapi, dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Demikian pembahasan dari kami Tentang Desentralisasi : Jenis, Tujuan, Dampak dan Bentuk Kegiatan Semoga bermanfaat jangan lupa di share ya sobat Murid.Co.Id