Manfaat Demokrasi

Pengertian Demokrasi

Fenomena, dimana rakyat memilih langsung pemimpin pemerintahan ini dikenal dengan istilah ‘demokrasi’. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Di dalam The Advanced Learners Dictionary of Current English (Hornby, dan kawan-kawan: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan democracy adalah

Budaya Demokrasi Dalam Lingkungan Kehidupan
Budaya Demokrasi Dalam Lingkungan Kehidupan

Country with principles of government in which all adult citizens share f through their ellected representatives;

Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.

Society in which there is treatment of each other by citizens as equals”

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu.

Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikar setiap warga negara, menegakkan Rule of Law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.


Ciri – Ciri Demokrasi

Negara dengan sistem politik demokrasi umunya di tandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: Budaya Demokrasi

  • Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok, dalam penyelenggaraan pergantian pimpinan secara berkala,tertib,damai,dan melalui alat perwakilan rakyat yang efektif.
  • Prasarana pendapat umum baik pers,televise,dan radio harus diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka.
  • Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan,lebih mengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan ,sikap menerima legitimasi dari system pemerintahan.

Manfaat Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya  peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

Manfaat Demokrasi Adalah
Manfaat Demokrasi Adalah
  1. Kesetaraan sebagai Warga Negara

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

  1. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum

Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Budaya Demokrasi Menurut Para Ahli Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat.

  1. Pluralisme dan Kompromi

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan.

Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga negara.

Dan ketika kebhinekaan seperti itu terungkap, metode demokratis untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan pemaksaan atau pameran kekuasaan.

  1. Menjamin Hak-hak Dasar

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Budaya Demokrasi Pancasila Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis.

hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.

  1. Pembaruan Kehidupan Sosial

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial.

Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim nondemokratis.


Macam – Macam Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing – masing.

Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat dan titik perhatian.


  1. Berdasarkan Ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

  • Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal). Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu.

Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

  • Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar.

Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok.

Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar”, yang berhaluan Marxisme-komunisme.


  1. Berdasarkan Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

  • Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

  • Demokrasi Perwakilan (Demokrasi Representatif)

Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif). Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).

  • Demokrasi Perwakilan Sistem Referendum

Demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.


  1. Berdasarkan Titik Perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam,  yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

  • Demokrasi Formal

Demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

  • Demokrasi Material

Demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.

Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

  • Demokrasi Gabungan

Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.


Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya  diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal.

Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan  pelaksanaan demokrasi di negara lainnya.

  • Menurut Inu Kencana Syafiie Prinsip Demokrasi Universal

Menurut Inu Kencana Syafi ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara  lain:

  1. Adanya Pembagian Kekuasaan

Adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

  1. Pemilihan Umum Yang Bebas

Pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif.

Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi.

Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

  1. Manajemen Yang Terbuka

Manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Unsur Budaya Demokrasi Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

  1. Kebebasan Individu

Kebebasan individu. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya.

Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

  1. Peradilan Yang Bebas

Peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain.

Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

  1. Pengakuan Hak Minoritas

Pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas.

Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

  1. Pemerintahan Yang Berdasarkan Hukum

Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

  1. Supremasi Hukum

Supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

  1. Pers Yang Bebas

Pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

  1. Beberapa Partai Politik

Beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya.

Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru.

Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik.

Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain  itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang  dilarang oleh undang-undang.


Prinsip Negara Demokrasi

Prinsip – prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan.

Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu:

  • Masalah Pembentukan Negara

Masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

  • Dasar Kekuasaan Negara

Dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggung jawabannya secara langsung kepada rakyat.

  • Susunan Kekuasaan Negara

Susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

  • Masalah Kontrol Rakyat

Masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.


Budaya Demokrasi Dalam Lingkungan Kehidupan

Membiasakan diri melaksanakan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan di lingkungan keluarga, maupun lingkungan sekolah, di organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol), serta di DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang.

  1. Di Lingkungan Keluarga

Dalam kehidupan keluarga, budaya demokrasi juga memegang peranan penting. Setiap anggota keluarga mempunyai kebebasan yang sama. Kebebasan ini hendaknya dihormati oleh masing-masing anggota keluarga.

Oleh karena itu, tindakan sesuka hati sendiri hendaknya dihindari. Mereka hendaknya saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada. Dengan demikian, semua anggota keluarga akan merasa betah di rumah.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

  • Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
  • Menghargai pendapat anggota keluarga lainya;
  • Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
  • Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.
  • Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya.
  • Membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat.
  • Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
  1. Di Lingkungan Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sikap saling menghormati sangat diperlukan. Jika masing-masing orang hanya menonjolkan kepentingan, urusan, dan kehiduoan pribadinya, niscaya upaya pencapaian tersebut akan terhambat.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

  • Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
  • Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi;
  • Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
  • Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
  • Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.
  • Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat.
  • Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih.
  • Mengikuti kegiatan rembug desa.
  • Mengikuti kegiatan kerja bakti.
  • Bersama-sama memberikan usulan demi kemajuan masyarakat.
  1. Di Lingkungan Sekolah

Penerapan demokrasi di sekolah hendaknya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Hal ini bertujuan, untuk membentuk rasa solidartas bersama. Pilar Demokrasi Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

  • Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan cantik jeleknya seseorang;
  • Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;
  • Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;
  • Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;

Sikap Anti Kekerasan

  • Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan.
  • Berani mengajukan petisi (saran/usul).
  • Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding.
  • Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS.
  • Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS.
  1. Di Lingkungan Kehidupan Bernegara

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

  • Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;
  • Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;
  • Memiliki kejujuran dan integritas;
  • Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
  • Menghargai hak-hak kaum minoritas;
  • Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
  • Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.

Demikian Materi dari kami tentang Budaya Demokrasi Dalam Lingkungan Kehidupan secara lengkap, jangan lupa di share sobat Murid.Co.iD